Badan Hukum

      Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut rechtpersoon. Badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik (Pasal 153 KUH Perdata).[1] Dari pengertian ini, terdapat beberapa hal penting mengenai badan hukum, yakni :

a.       Merupakan kumpulan atau himpunan orang,

b.      Didirikan sesuai peraturan hukum yang berlaku,

c.       Didirikan untuk tujuan tertentu, dan

d.      tidak bertentangan dengan undang-undang

      Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi (naturalijk person) dan mungkin pula kumpulan dari badan hukum yang pengaturannya sesuai menurut hukum yang berlaku.[2] Menurut kamus hukum, badan hukum merupakan perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum. Misalnya memiliki harta kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya.[3]

      Badan hukum, yakni orang (person) yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum (recht person) sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia.[4]Meskipun begitu, badan hukum tidaklah sama dengan manusia pada umumnya. Dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, badan hukum tidak dapat melakukannya sendiri segala kehendaknya seperti manusia biasa. Untuk melakukan kegiatannya sehari-hari, badan hukum memerlukan organ (pengurus) yang berupa orang untuk mewakilinya dan bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut.

      Secara teoritik, dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (legal personality), yakni: [5]

1.      Teori Fiksi ( oleh F. C. SAVIGNY )

Hanya Manusia yang dapat menjadi Subjek Hukum,

Badan Hukum yang dikatakan sebagai Subjek Hukum adalah sebuah fiksi (anggapan saja)

2.      Teori Organ ( oleh OTTO VAN GIERKE )

Badan Hukum adalah sesuatu yang riil bukan fiksi, menjelma sungguh dalam lalu lintas hukum,dapat menyatakan kehendaknya melalui organ/alat yg terdapat di dalam

Badan Hukum tersebut

3.      Teori Harta Kekayaan Bertujuan ( oleh BRINZ )

Badan Hukum merupakan kekayaan yang bukan kekayaan perseorangan tetapi kekayaan terseub terikat pada tujuan tertentu.

4.      Teori Kekayaan Bersama ( oleh MOLLENGRAAF )

Hak dan Kewajiban Badan Hukum pada hakekatnya adalah Hak dan Kewajiban para anggotanya, sehingga kekayaan Badan Hukum adalah kekayaan bersama seluruh anggota

5.      Teori Kenyataan Yuridis ( oleh MEIJERS )

Badan Hukum merupakan kenyataan/realistis, konkrit/riil, dan diakui secara yuridis, tidak fiksi

      Dari teori tersebut, tampaknya teori organ dari Otto van Gierke yang lebih cocok dengan perkembangan saat ini.[6]menurut doktrin, syarat-syarat dari suatu badan hukum adalah sebagai berikut:[7]

1.      Adanya harta kekayaan terpisah

2.      Mempunyai tujuan tertentu

3.      Mempunyai kepentingan sendiri

4.      Adanya organisasi yang teratur

      Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya.[8] Berdirinya badan hukum haruslah dengan tujuan tertentu dan dalam mencapai tujuan tersebut badan hukum diwakilkan atau di urus oleh pengurusnya dalam suatu organisasi yang teratur. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.[9]

      Badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1.      Badan hukum publik

Merupakan badan hukum yang dibentuk atau diadakan oleh pemerintah berdasarkan hukum publik. Pembentukan badan hukum ini berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau Negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan Negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu.[10]

2.      Badan hukum privat

(C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil:2001) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata. Pendirian badan hukum ini menyangkut kepentingan pribadi para pendirinya, apakah itu untuk mencari keuntungan, dalam bidang social, kesenian, dan lainnya.

      Badan hukum merupakan subyek hukum mandiri yang terpisah dari para pengurus dan/atau pemiliknya. Berakhirnya status badan hukum sebagai subyek hukum adalah dengan dibubarkannya badan hukum tersebut, baik itu oleh undang-undang, pemerintah, maupun oleh para pengurusnya. Dengan begitu, meskipun organ-organ dalam badan hukum berganti-ganti atau meninggal, namun badan hukum sendiri tersebut tetap ada dan tetap sebagai subyek hukum.  Nindyo Pramono (dalam Ridwan Khairandy: 2009) menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain.

---

[1] Salim H.S., S.H., M.S. Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika, Jakarta.2006.

[2] C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil. Modul Hukum Dagang. Jakarta: Djambatan, 2001. Hlm. 11.

[3] J.C.T. Simorangkir, S.H. et al. Kamus hukum-cetakan kesebelas. Sinar Grafika. Jakarta, 2007. Hlm. 13.

[4] Elsi Kartika Sari, S.H., M.H. dan Advendi Simangunsong, S.H,. M.M. Hukum Dalam Ekonomi (edisi 2).  PT. Grasindo, Jakarta. 2007. Hlm. 9.

[5] Hukum perdata dan bisnis (resume) dalam http://www.scribd.com/doc/50623214/Resume-Hukum-Perdata-dan-Bisnis-Smt-I , diunduh tanggal 6 april 2011.

[6]  Jono, S.H.Hukum Kepailitan, jakarta. Sinar Grafika, 2008. Hlm. 53

[7] R. Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni, 2001) dalam ibid.

[8] Erman Rajagukguk. Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara. Hlm.2. http://www.bahanskripsi.info/PERTANGGUNG-JAWABAN-DIREKSI-ATAS-KERUGIAN-PERSEROAN. diunduh tanggal 16 April 2011

[9] Robert W. Hamilton, The Law of Corporation, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1996 dalam Ridwan Khairandy, op cit Perseroan. 2008.

[10] C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil. op cit.  hlm 13.